Jayapura, 28 Juli 2026 | Komandan Kodaeral X, Mayor Jenderal TNI (Mar) Sugianto, S.Sos., M.M., M.Tr.Opsla, yang diwakili oleh Kolonel Laut (S) Dedi Antoni, S.E., selaku Irben Kodaeral X, menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik, Forum Silaturahmi, dan Dialog Perpajakan Hari Pajak 2026 yang diselenggarakan di Aula Gedung Keuangan Negara, Distrik Jayapura Utara, Selasa (28/7).
Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang P2Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku, Supriyanto, ini menjadi wadah komunikasi dan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat kesadaran dan kepatuhan perpajakan sebagai fondasi pembangunan nasional.
Forum tersebut dihadiri sekitar 70 peserta yang berasal dari berbagai unsur, meliputi perwakilan 5 lembaga negara, 17 instansi pemerintah daerah yang mencakup unsur Gubernur, Wali Kota, dan Bupati di lingkungan Provinsi Papua dan Provinsi Pegunungan, 8 wajib pajak, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat, 2 akademisi dari Universitas Cenderawasih dan STIE Port Numbay Jayapura, serta 2 perwakilan media.
Kegiatan diawali dengan pemaparan materi bertajuk "Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Krisis Global". Selanjutnya, peserta mengikuti sesi Forum Konsultasi Publik dan Dialog Perpajakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pajak Tahun 2026. Pada akhir kegiatan, panitia memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan instansi yang dinilai berprestasi atas kontribusinya dalam mendukung penerimaan negara melalui kepatuhan perpajakan.
Di tempat terpisah, Komandan Kodaeral X, Mayor Jenderal TNI (Mar) Sugianto, S.Sos., M.M., M.Tr.Opsla, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat negara, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun kesadaran perpajakan.
"Melalui forum ini diharapkan terjalin komunikasi yang konstruktif serta kolaborasi yang semakin erat antar seluruh pemangku kepentingan. Pajak merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional, sehingga diperlukan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang kuat demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan," ujar Dankodaeral X.
